YOGYAKARTA menjadi salah satu daerah yang siap migrasi menggunakan perangkat lunak sumber terbuka (open source). Tim Migrasi telah melakukan kegiatan persiapan, seperti sosialisasi, pendataan awal, latihan, dan persiapan desk bantuan (helpdesk). Pada 2009, telah memasang sistem operasi open source di lima prosen jumlah komputer di lembaga-lembaga pemerintahan.
Imron Fauzi, Direktur Yayasan Air Putih (YAP) Jakarta, menyatakan Provinsi DI. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang menyatakan siap migrasi ke open source, setelah Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Untuk operasional kegiatan tersebut, Tim Migrasi DIY telah terbentuk terdiri dari Combine Resource Institution (CRI), Pemberdayaan Open Source Software Universitas Gajah Mada (POSS-UGM), dan Kelompok Penggerak Linuk Indonesia (KPLI) Yogyakarta.
“Sultan Yogyakarta meminta Kementerian Ristek untuk memfasilitasi proses migrasi perangkat lunak yang digunakan di seluruh instansi pemerintah sebagai bentuk penghematan anggaran dan dukungan pada penggunaan perangkat lunak legal,” ujar Imron.
Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) yang terdiri dari elemen perguruan tinggi, pegiat linux, dan lembaga pengembang perangkat lunak sumber terbuka. Tahap pertama migrasi, tim akan melakukan migrasi pada 5 prosen komputer yang digunakan di Kantor Provinsi Yogyakarta, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Gunung Kidul. Tim akan mendukung proses migrasi dengan melakukan pelatihan, instalasi jaringan, dan pendampingan.
“Sebagian tenaga teknis yang menangani alat-alat komputer di pemerintah belum mendalami seluk-beluk open source sehingga setelah mendapatkan dukungan dan pendampingan mereka akan mahir menangani permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sistem ini,” ujarnya.
Perangkat lunak yang akan digunakan adalah BlankOn, suatu perangkat lunak yang dikembangkan oleh para ahli komputer Indonesia yang diedarkan secara gratisan. BlankOn didistribusikan secara cuma-cuma oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai buah karya anak negeri.
BlankOn memiliki dukungan komunitas, helpdesk, dan repositori yang baik. Perangkat lunak ini juga dikenal memiliki kompatibilitas dengan berbagai perangkat keras yang beredar di pasaran. “Tapi yang penting bukan BlankOn-nya, tapi pemerintah bisa menggunakan perangkat lunak yang handal sehingga pelayanan publik akan lebih maksimal,” lanjutnya.
Selain memigrasikan komputer di lingkungan pemerintah, Tim Migrasi juga membantu migrasi komputer di unit usaha kecil, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dengan usaha ini diharapkan akan menimimalkan penggunaan perangkat lunak bajakan.
Perlahan tapi pasti, Yogyakarta bisa menjadi cermin pengembangan perangkat lunak dalam negeri bagi daerah lain.
Proses migrasi ini akan didukung oleh tim POSS yang dibentuk oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) yang terdiri dari elemen perguruan tinggi, pegiat linux, dan lembaga pengembang perangkat lunak sumber terbuka.
Posting Komentar
Posting Komentar